hari paling menjengkelkan
sumaph hari ni gw kesel bgt, gw disuruh ngulang tes kesehtan ke RS Fatmawati, mana duit gw lagi cekak lg. pokoknya gw sebellllllllllllllllllll bgtttttttttttttttt...................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

pemilu

kembali nih kita bahas tentang pemilu, menurut saya asyik aja ngeliat momen 5 tahunan ini. Hal unik dari pemilu sekarang ini adalah metode pencoblosannya. Kalau dulu kita cukup dengan menusuk kertas suara dengan paku tapi sekarang aneh, pake cara dicontreng (katanya namanya gitu). Ayo kita survey di seluruh rakyat Indonesia seberapa persen yang ngerti dengan istilah contreng itu, saya yakin ga bakal nyampe 50 persen Karena istilah itu sungguh sangat tidak populer dimasyarakat.JAngka waktu untuk sosialisasi ini sungguh sangat pendek untuk mempopulerkan suatu istilah di wilayah seluas Indonesia dengan beragam latarbelakang budaya dan ragam tingkat pendidikan.ya seperti biasa negara kita memang suka coba2 metode baru........,moga saja tidak mengganggu dengan signifikan hal ini,amien

HIDUP

ANARKI LOGIKA

HIDUP ADALAH DOKTRIN IMAJINASI
ARAL DI SISI TERSENTAK DI BENAK
SAAT LAMUNAN MENERKAM REALITA
SAAT ILUSI MENERPA NURANI
HANYA HAYAL YANG KAN TAMPAK

HIDUP ADALAH LAUTAN ASA
SEDIH SENANG BERSERAKAN
MENANTI RASA YANG MENGHARAP

SEJAUH MANA AGITASIMU MENATAP
SEDETIK PUN TAK KAN MAMPIR DI DASAR HIDUP
HIDUP TAK KAN DIRASA
HIDUP HANYA TUK DI TATAPI

poitik

POLITIKUS RAKUS

Tak terasa 2 bulan lagi rakyat indonesia akan menghabiskan dana triliyunan demi mimpi tercapainya demokrasi di negeri yang penuh dengan mimpi-mimpi indah.Ya kita akan melangsungkan PEMILU 2009 untuk memilih presiden dan wakil rakyat (katanya nya sih...). Sekarang kalau kita liat dipinggir jalan raya, di gang2 kecil, di kaca2 angkot, di tv dan radio serta segala macam ranah lainnya begitu sembraut dengan iklan dan poster para calon pemimpin bangsa ( apa pemimpi bangsa?). Gila, berapa banyak dana yang di kucurkan mereka (ya emang sih bukan uang saya) untuk promosi seperti itu. Kemarin saya sempat liat iklan sebuah percetakan yang mrngiklankan biaya untuk cetak spanduk itu Rp.17.000/m2, bayangin saja berapa banyak spanduk atau poster yang di gunakan masing2 caleg dan capres.

Saya melihat hal2 ini dari dua aspek. Pertama motif berpolitik yang menurut saya jadi pudar. Dengan biaya yang besar dikeluarkan logikanya mereka akan berharap terutama balik modal dulu dan pastinya keuntungan lainnya.Serta image berpolitik yang mengesankan hanya yang berduit yang bisa berpolitik.Karena mereka mesti stor ke partai dan mengeluarkan duit yang banyak untuk beriklan. Hal ini pula yang mungkin menyebabkan berlarut-larutnya sengketa pilkada di sejumlah daerah, yang kalah berupaya mencari celah untuk mempermasalahkan hasil penghitungan suara, lalu dilakukan pemilihan ulang dengan biaya triliyunan (padahal rakyat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan), tapi ya setelah itu terjadi lagi deh, yang kalah nyari2 kesalahan lagi. Semua nya itu mungkin saja karena mereka sudah terlanjur menghabiskan dana yang besar untuk modal jadi calon gubernur atau bupati/walikota.

Aspek kedua yang menarik menurut saya adalah efektifitas dari iklan2 yang marak belakangan ini. Apalah lah artinya poster atau iklan2 yang bikin jenuh mata dan gatal kuping melihat dan mendengarnya. Masyarakat kita tidak sebodoh itu kok, yang akan terkecoh oleh semua itu. Ya paling cuma sebagian kecil saja yang bisa di licikin dengan teori2 konvensional itu. Menurut saya tunjukan saja bukti konkrit ke masyarakat sehingga masyarakat merasa yakin dengan kapasitas yang dimiliki. Contoh aktual bisa kita lihat dari pemilihan gubernur Sumbar, dengan dana kampanye yang paling kecil Gamawan Fauzi berhasil memperoleh suara yang sangat signifikan dalam pemilihan. Itu semua karena masyarakat sudah melihat wujud nyata tindakan nya untuk memajukan masyarakat. Jadi bagi para politikus tolong luruskanlah niat anda2.....................

INA

Sudah Saatnya Kah Konversi Minyak Tanah Ke Gas?

Pemerintah telah meluncurkan kebijakan baru tentang energi yaitu konversi minyak tanah ke gas. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden No.104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefield petroleum gas (LPG) tabung tiga kilogram. Program konversi minyak tanah ke elpiji secara resmi diluncurkan Wakil Presiden M. Yusuf Kalla didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro pada 8 Mei 2007.Banyak manfaat yang diperoleh dari kebijakan ini.Menurut menteri ESDM konversi ini akan menurunkan subsidi minyak tanah dari sekitar Rp 35 trilyun menjadi 17,5 trilyun atau terjadi penghematan uang negara sebesar Rp 17,5 per tahun. Dilihat dari aspek lingkungan kebijakan ini ramah lingkungan. Selain itu juga akan menghemat cadangan minyak bumi yang jumlahnya kian menipis karena penggunaannya yang sangat populer di tengah masyarakat.Dalam pelaksaaan kebijakan ini beragam permasalahan muncul. Mulai dari persiapan dari pemerintah sendiri ditahap awal pelaksaaan sampai pro kontra ditengah masyarakat. Dalam penyediaan kompor gas dan tabung gas gratis misalnya, distribusinya banyak yang belum lancar dan ada juga orang yang tidak seharusnya menerima yang memperolehnya.Ada di beberapa daerah karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pertamina dan pemerintah daerah yang menyebabkan seorang bupati tidak tahu kalau di daerahnya sudah berlangsung program konversi. Ini menjadi sangat ironis, karena untuk sebuah kebijakan yang membawa perubahan yang sangat signifikan di tengah masyarakat sangat membutuhkan kerjasama dari stakeholders yang ada.Sebuah fenomena di tengah masyarakat yaitu mereka yang mendapat gratisan tersebut malah menjualnya kembali untuk keperluan lain, ini tentunya bisa menghambat program pemerintah ini.Kendala lain yang muncul adalah penolakan dari masyarakat. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan minyak tanah untuk keperluan memasak.Di daerah-daerah yang terpencil malah minyak tanah juga menjadi bahan untuk alat penerangan. Karena belum semua daerah di Indonesia yang dapat menikmati aliran listrik. Selain itu persepsi ditengah masyarakat tentang gas belum terlalu baik. Kebanyakan masyarakat beranggapan gas gampang meledak dan juga image di tengah masyarakat kalau pengguna gas itu biasanya kalangan menengah keatas.Sekarang kita lihat penggunaan lain dari minyak tanah selain untuk memasak. Nelayan dengan kondisi bensin dan solar yang mahal biasanya menggunakan minyak tanah untuk bahan bakar melaut. Konversi ini tentu jadi sangat miris untuk kehidupan nelayan yang sudah semakin terjepit.Dalam pelaksanaan kebijakan ini ada sedikit kesan kalau pemerintah terlalu tergesa gesa. Hal ini dapat dilihat dari sudah langkanya minyak tanah karena memang pasokannya dikurangi sedangkan distribusi kompor dan gas gratis belum berjalan sesuai rencana. Bagi masyarakat yang memang menerima kebijakan ini tapi belum mendapat kompor dan gas sedang minyak tanah sudah sangat susah didapat jadi bingung untuk keperluan bahan bakar untuk memasak.Kalau kita melihat kondisi sebelum adanya kebijakan konversi, masyarakat menengah keatas pada umumnya sudah menggunakan gas untuk memasak. Karena memang memasak dengan gas lebih praktis, bersih dan gampang. Kita tinggal putar tombol, api menyala, siap untuk memasak, tidak ada jelaga. Dibanding dengan kompor minyak tanah, yang kita mesti kotor-kotor untuk mengisi minyaknya, lalu mesti menggunakan korek api dulu untuk menyalakannya, biasanya juga berjelaga dan juga bisa bikin kotor, tapi persepsi ini jadi hilang di masyarakat menengah kebawah dengan kondisi ekonomi yang ada. Kebanyakan mereka pun mau seperti orang kaya yang kalau mau masak tinggal putar tombol. Mungkin dengan seiring peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaksaaan kebijakan ini bisa jadi labih mudah. Dari permasalahan yang dibahas tadi mungkin kita bisa mencari beberapa solusi yang bisa mendukung program pemerintah ini. Misalnya dengan pendekatan pemerintah yang lebih baik ke masyarakat tentang kekurangan dan kelabihan dari pemakain gas tersebut. Lebih baik suatu kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh masyarakat dengan kesadaran sendiri dari pada mereka melaksanakannya dengan keterpaksaan. Memang dari sebuah kebijakan ada kepentingan tertentu yang mesti dikorbankan, tapi semuanya mesti diminimalisir. Jangan sampai masyarakat hanya seperti robot. Selain itu pemerintah juga mesti bisa menjamin ketersediaan gas di tengah masyarakat. Karena kenyataannya sebelum adanya kebijakan ini saja gas juga sering langka apalagi menjelang hari-hari besar keagamaan. Untuk menghilangkan persepsi ditengah masyrakat bahwa kompor gas gampang meledak mungkin pemerintah bisa meminta pihak pertamina melisensi setiap kompor yang beredarJadi mungkin pemerintah perlu sedikit lebih bersabar lagi dalam melaksanakan kebijakan konversi. Pemerintah harus menunggu saat yang benar-benar tepat dimana masyrakat sudah siap dengan perubahan ini.
Oleh:
Monsaputra,SP
Alumni Institut Pertanian Bogor

PKL

Pedagang Kaki Lima : Antara Tertindas dan Penyokong Perekonomian

Pedagang kaki lima merupakan potret kehidupan bangsa Indonesia . Mereka menggambarkan perjuangan hidup mencari sesuap nasi di tengah hiruk pikuk kehidupan yang semakin sulit.Pekerjaan di bidang PKL (Pedagang Kaki Lima) menyerap banyak tenaga kerja. PKL jelas tidak membutuhkan tingkat pendidikan atau keterampilan tertentu, ini berarti pekerjaan ini bisa digeluti oleh banyak orang.Ini menjadi alternatif untuk menyerap angkatan kerja yang ada. Kalau melihat fenomena yang ada di kota-kota, PKL ini banyak yang berasal dari desa, hal ini dapat disebabkan oleh factor semakin banyaknya terjadi konversi lahan pertanian yang menyebabkan petani kehilangan pekerjaannya. Dengan kemampuan terbatas yang dimiliki mereka melihat ada peluang disektor informal yang satu ini. Permasalahan mulai timbul pada saat PKL mulai dianggap menganggu ketertiban umum dan keindahan kota . Mereka dikejar-kejar, dagangannya dirusak, lebih apes lagi kalau mereka berhadapan dengan satpol PP yang kurang ramah, mungkin saja tindak kekerasan terhadap mereka terjadi. Sungguh malang nasib mereka, demi menciptakan image kota yang bersih, demi penghargaan adipura atau sejenisnya ,mereka dicampakkan. Sebenarnya kita mesti berkaca dan melihat sudah dimanakah posisi bangsa Indonesia . Kita belum berada pada posisi mapan. Kita masih mencoba menguatkan posisi berdiri bangsa, dan masyarakat adalah pondasi untuk menguatkan posisi bangsa. Indonesia masih didominasi oleh kalangan menengah kebawah. Ini fakta yang membuat kita mesti sadar, tidak perlu kesejahteraan masyarakat itu dipaksakan untuk terlihat, tapi biarlah kesejahteraan itu dibangun dari dalam. Di analogkan ke PKL, ini menjadi lahan untuk hidup masyarakat miskin, jangan hanya memikirkan membersihkan dan mencampakkan mereka. Tapi diarahkan ke kondisi yang lebih baik. Kalau mau memindahkan lokasi PKL, mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan tempat baru tersebut. Jangan hanya aparat saja yang memutuskan. Satu hal yang pasti PKL itu bukan maling yang mesti di buru, mereka adalah gambaran nyata kehidupan di negeri ini.
Oleh : Monsaputra, SP